Senin, Juni 14, 2010

Money Laundry

pencucian uang(money laundring/money laundry) adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang- kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.


Kegiatan yang dilakukan meliputi :
  1. Menempatkan ; contohnya dalam bentuk deposito (artian dinikmati dalam jangka waktu lama)
  2. Mentransfer ; contohnya dana antar negara.
  3. Membayarkan & membelanjakan ; salah satunya melalui pembelian property, pembelian barang seni dengan menjalin kerjasama dengan pemilik gallery, pembelian logam mulia.
  4. Menghibahkan & menyumbangkan ; contohnya dengan pendirian yayasan
  5. Menukarkan atau perbuatan lainnya ; contohnya dalam bentuk penukaran mata uang asing.

Kegiatan AML (Anti Money Laundering) dilakukan semata – mata untuk alibi dalam proses kegiatan ML.

Kegiatan ML itu dilakukan melalui ; korupsi, penyuapan, jual beli senjata gelap, penyelundupan (barang/manusia), transaksi narkoba, prostitusi,insider trading (untuk bank go public dalam artian adanya pihak internal yang menjual informasi perusahaan kepada perusahaan sekuritas), pendanaan kegiatan terorisme, perjudian dan pemalsuan uang.

Konsep dasar ML adalah :
  • Ada setoran dana yang tidak normal;
  • Transaksi tidak sesuai dengan profil pemilik rekening;
  • Setoran tersebut patut dicurigai dari hasil tindak pidana;
  • Pemilik dana atau penyetor tidak mampu memberikan penjelasan dan bukti yang meyakinkan saat dimintai keterangan sumber dana tersebut.


Penempatan
• Menempatkan dana ilegal kedalam transaksi non tunai (deposito, tabungan dll)
• Menempatkan dana pada PJK dalam pecahan “kecil – kecil” pada banyak rekening.
• Tujuan proses penempatan ini adalah untuk menghilangkan jejak perolehan uang.

Pentingnya kewaspadaan terhadap kegiatan money laundering dikarenakan :
• Memiliki dampak ekonomis 
yaitu salah satunya meningkatkan country risk yang berdampak pada meningkatnya premium risk negara. Dikarenakan semakin tinggi country risk suatu negara, maka akan semakin tinggi pula biaya administrasi transfer antar negara. Indonesia pernah mengalami hal ini pada saat terjadi kerusuhan sosial tahun 1998 yang mengakibatkan pergantian kekuasaan.
• Berpengaruh terhadap financial institution 
salah satunya buruknya reputasi dan integritas. Dunia perbankan Indonesia pernah mengalami hal ini pada kurun 1998 dimana di sebagian besar negara, L/C yang diterbitkan oleh perbankan Indonesia tidak diterima.

Volume skala ML dunia
Berdasarkan penelitian IMF,sepanjang tahun 2000 besarannya sekitar 2% s.d 5% dari GDP (PDB-Pendapatan Domestik Bruto) atau setara dengan US$ 590 M s.d US$ 1,2 Triliun.

Financial Action Task Force (FATF)
Sebuah badan dunia didirikan tahun 1989 sehubungan dengan merebaknya masalah ML di dunia. Dibentuk untuk menerapkan rejim AML. FATF juga melakukan monitoring terhadap negara yang belum menerapkan kebijakan AML dalam sistem keuangannya.

Pentingnya penerapan AML di Indonesia
Masuknya Indonesia dalam “Negative List FATF” / NCCTs (Non Cooperative Countries and Teritories) sejak Juni 2001 s.d Feb. 2005.

Parameter NCCT itu sendiri adalah :
1. ML belum menjadi tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman.
2. Tidak efektifnya peraturan dan pengawasan pelaksanaan ML pada lembaga keuangan di Indonesia.
3. Belum adanya keharusan melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada otoritas terkait (Mandatory Reporting System).
4. Tidak adanya peraturan ML/KYC untuk lembaga non-Bank.

Sanksi – sanksi FATF untuk NCCTs diantaranya adalah :
1. Pemutusan hubungan korespondensi banking.
2. Meningkatnya country risk – premium risk.
3. Pencabutan ijin operasi kantor cabang / perwakilan diluar negeri.

Upaya yang dilakukan Indonesia untuk keluar dari NCCTs list diantaranya adalah :
1. Ditetapkannya UU No.15/2002 tanggal 17 April 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.
2. Disahkannya revisi UU No.15/2002 menjadi UU No.25/2003 tentang tindak pidana pencucian uang.
3. Dibentuknya PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai FIU (Forum Intermediary Unit).
4. Dikeluarkannya ketentuan KYC untuk industri perbankan dan lembaga keuangan non Bank.
5. Penjajagan kerjasama internasional antara lain dalam bentuk MoU dengan FIU negara lain.

Berdasarkan hasil sidang FATF pada Februari 2005, maka diputuskan bahwa Indonesia keluar dari NCCT’s list. Namun demikian Indonesia dimonitor selama 1 tahun. Bilamana hasil monitoring menyatakan Indonesia gagal, maka akan dicantumkan kembali dalam NCCT’s list.
Ada 2 hal yang menjadi perhatian bagi Indonesia untuk ditingkatkan, yaitu :
1. Peningkatan identifikasi dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh lembaga PJK – KYC Principle.
2. Pemeriksaan dan penilaian lembaga penyedia jasa keuangan secara ketat oleh regulator dan diikuti dengan upaya perbaikan serta pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan.

Manfaat Penerapan Prinsip KYC sebagai Upaya Menangkal Praktek AML
1. Pendeteksian transaksi mencurigakan sejak dini.
2. Memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perbankan.
3. Mengurangi kemungkinan Bank menjadi sasaran praktek ilegal atau tindak pidana.
4. Melindungi reputasi Bank.

Ciri – ciri transaksi yang perlu diwaspadai untuk menangkal Money Laundering Activity atau Analisis dalam STR :
1. Transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan komersial yang wajar.
2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah besar.
3. Tidak lengkapnya informasi/data.
4. Aktivitas nasabah tidak sesuai dengan profil dan karakteristiknya.
5. Adanya usaha nasabah untuk menghindari persyaratan pelaporan. (Misal ;persyaratan pelaporan transaksi tunai adalah >Rp.500 juta, namun dalam kenyataannya si nasabah melakukan penyetoran secara rutin sebesar Rp.499.999.000,00. Sehingga secara sistem pasti terhindar.)

Contoh transaksi masuk kategori Transaksi Yang Mencurigakan :
A. Media Transaksi Tunai
1. Penyetoran tunai dalam jumlah besar, padahal biasanya penyetoran menggunakan bilyet giro/cek.
2. Penyetoran langsung ditransfer ke rekening yang tidak ada hubungan dengan pemilik dana dan tidak dijelaskan untuk siapa dan untuk apa.
3. Penyetoran dengan dipecah – pecah menjadi beberapa slip setoran dan jika ditotal nominalnya besar.
4. Penukaran uang ke valuta asing dengan frekuensi yang sangat tinggi.
5. Peningkatan transaksi tunai dalam jumlah besar.
6. Seringnya terdapat uang palsu dalam setiap setoran tunai.
7. Pembayaran transfer dengan uang tunai dan dalam jumlah besar.
8. Penyetoran setelah jam kas tutup (titipan) dalam jumlah besar untuk menghindari pertanyaan dari petugas bank.

B. Media Transaksi Investasi & Aktivitas Luar Negeri
1. Performance nasabah tidak layak untuk membeli surat berharga/penempatan deposito dalam jumlah tertentu.
2. Transaksi pinjaman/kredit dengan jaminan dana deposito yang diblokir, yang mana dana deposito tersebut berasal dari negara perdagangan narkotika.
3. Permintaan untuk pengelolaan dana investasi yang tidak jelas sumbernya.
4. Menerima transfer dana dari High Risk Country.
5. Menerima kiriman dana dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik nasabah dan kemudian langsung ditransfer kembali ke negara lain.
6. Permintaan pembelian Travel Cek dalam mata uang asing dengan frekuensi tinggi.

sumber : 

1 komentar:

  1. Artikelnya Baguss....
    Metode dan cara money laundry saat ini sangat variatif dan semakin canggih, seringkali justru mengaburkan aktivitas money laundry itu sendiri. sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai aktivitas ini.
    Sekedar ingin berbagi, barangkali bisa sedikit menambah referensi mengenai money laundry di Indonesia.
    Klik --> Makalah Money Laundry di Indonesia

    BalasHapus